Palopo, 19 Mei 2026 — Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) Fakultas Sains dan
Teknologi Universitas Muhammadiyah Palopo (UMPalopo) bekerja sama dengan Program Studi
PWK Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka (UT) Jakarta menggelar Focus Group
Discussion (FGD) bertajuk “Kajian Evaluasi Kota Layak Huni (Liveable City) pada Kawasan
Kumuh di Kota Palopo” di Kampus II UMPalopo, Selasa (19/5/2026).
Kegiatan ini dihadiri berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palopo, akademisi,
peneliti, dan pemangku kepentingan yang membahas kondisi kawasan kumuh serta strategi
mewujudkan Kota Palopo yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.
FGD dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor I UMPalopo, Prof. Dr. Hadi Pajarianto, M.Pd.I, yang
dalam sambutannya menegaskan pentingnya kolaborasi perguruan tinggi dengan pemerintah
daerah dalam menjawab persoalan perkotaan berbasis riset dan pengabdian masyarakat.
“Perguruan tinggi tidak hanya hadir sebagai pusat pendidikan, tetapi juga menjadi mitra strategis
pemerintah dalam menghadirkan solusi atas persoalan masyarakat. Kajian kota layak huni ini
menjadi bagian penting untuk membangun Kota Palopo yang lebih manusiawi, aman, dan
berkelanjutan,” ujar Prof. Hadi.
“Perguruan tinggi tidak hanya hadir sebagai pusat pendidikan, tetapi juga menjadi mitra strategis
pemerintah dalam menghadirkan solusi atas persoalan masyarakat. Kajian kota layak huni ini
menjadi bagian penting untuk membangun Kota Palopo yang lebih manusiawi, aman, dan
berkelanjutan,” ujar Prof. Hadi.
Sementara itu, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UMPalopo, Dr. Muh. Zainal S., M.Si,
menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk penguatan sinergi akademik antara
UMPalopo dan Universitas Terbuka dalam pengembangan riset perkotaan dan kebencanaan.
Dr. Zainal juga memperkenalkan enam program studi (Penyuluhan pertanian, Ilmu kelautan,
Rekayasa Perangkat Lunak, PWK, Ilmu Komputer, Teknik Pertambangan) di bawah Fakultas
Sains dan Teknologi UMPalopo sebagai bentuk komitmen kampus dalam mendukung
pembangunan daerah melalui inovasi akademik dan penelitian terapan.
Ketua Prodi PWK Universitas Terbuka sekaligus Ketua Tim Peneliti, Vita Elysia, S.T., M.Sc.,
Ph.D, menyampaikan bahwa penelitian dilakukan dengan pendekatan partisipatif melalui survei
lapangan, diskusi bersama RT/RW, lurah, dan masyarakat selama dua bulan terakhir.
Menurutnya, fokus penelitian diarahkan pada kelompok masyarakat rentan di kawasan kumuh
agar kebijakan kota layak huni benar-benar menyentuh kebutuhan dasar warga.
“Kota layak huni adalah hak seluruh warga. Namun masyarakat di kawasan kumuh
membutuhkan perhatian lebih karena memiliki keterbatasan akses terhadap berbagai fasilitas
dasar. Karena itu, penelitian ini mencoba merumuskan rekomendasi yang lebih berdampak
terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat,” jelas Vita.
Dalam sesi pemaparan hasil penelitian, Ketua Prodi PWK UMPalopo, Ir. Wahyu Hidayat, S.T.,
M.Si., IAP., IPP, menyampaikan hasil survei terhadap 107 responden yang tersebar pada 9
kecamatan, 33 kelurahan, dan 23 kawasan kumuh di Kota Palopo. Kajian menggunakan 28
indikator kota layak huni yang mengacu pada standar Indonesian Association of Planners (IAP).
Hasil survei menunjukkan rata-rata indeks kepuasan masyarakat berada pada angka 3,30 dari
skala 1–5 atau masuk kategori “cukup”.
Beberapa indikator dengan nilai tertinggi meliputi fasilitas peribadatan (3,82), penyediaan air
bersih (3,73), fasilitas administrasi dan pelayanan publik (3,68), fasilitas kesehatan (3,64), serta
fasilitas pendidikan (3,63).
Namun demikian, penelitian juga menemukan sejumlah aspek yang perlu menjadi prioritas
pembenahan, yakni fasilitas kesenian dan budaya (2,60), informasi dan partisipasi masyarakat
(2,71), fasilitas kelompok rentan (2,90), fasilitas olahraga (2,97), serta fasilitas rekreasi (2,96).
Selain aspek sosial dan pelayanan publik, penelitian turut memetakan potensi risiko bencana
pada kawasan kumuh Kota Palopo, meliputi banjir, longsor, dan likuefaksi.
Kajian banjir menunjukkan kawasan Murante, Padang Lambe, dan Pentojangan termasuk
wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi yang membutuhkan penanganan infrastruktur drainase
dan sistem mitigasi bencana.
Sementara pada kajian longsor, Kecamatan Wara Barat, Mungkajang, dan Sendana menjadi
wilayah prioritas mitigasi karena memiliki tingkat kerawanan tinggi hingga sangat tinggi.
Dalam sesi diskusi, berbagai OPD Kota Palopo memberikan tanggapan dan masukan strategis
terhadap hasil penelitian tersebut.
Perwakilan Pemerintah Kota Palopo menyampaikan bahwa sejumlah kawasan kumuh telah
mengalami penanganan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk kawasan pesisir
dan wilayah Salutulue. Pemerintah juga tengah mempersiapkan revisi SK kawasan kumuh
menyesuaikan kondisi terbaru tahun 2026.
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Palopo menilai hasil survei terkait tingginya tingkat
keamanan kota dapat menjadi modal penting dalam menarik investasi dan meningkatkan citra
Kota Palopo sebagai kota layak huni.
Sementara Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan menilai penelitian ini sangat bermanfaat
sebagai bahan evaluasi kebijakan, khususnya dalam memahami persepsi masyarakat terhadap
kualitas lingkungan perkotaan.
Dinas Pariwisata juga menyoroti pentingnya pengembangan sektor pariwisata sebagai
instrumen penanganan kawasan kumuh melalui peningkatan amenitas, aksesibilitas,
pemberdayaan masyarakat, dan penguatan budaya lokal.
BPBD Kota Palopo menegaskan bahwa penataan kawasan kumuh perlu diintegrasikan dengan
peta risiko bencana agar pembangunan permukiman lebih aman, sehat, dan berkelanjutan.
FGD ini turut dihadiri sejumlah pimpinan OPD Kota Palopo, di antaranya Asisten Pemerintahan
dan Kesra Setda Kota Palopo, Kepala Bapperida, ATR/BPN, Dinas PUPR-PKP, Dinas Lingkungan
Hidup, BPBD, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan.
Melalui kegiatan ini, UMPalopo dan Universitas Terbuka berharap hasil kajian dapat menjadi
rujukan akademik dan kebijakan dalam mewujudkan Kota Palopo yang lebih layak huni, tangguh
terhadap bencana, serta berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara
berkelanjutan.
Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen bersama antara pihak universitas dan perwakilan OPD
Pemerintah Kota Palopo untuk menindaklanjuti data klaster teoretis ini ke dalam program aksi
nyata di lapangan. Dokumen hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi kompas bagi Pemerintah
Kota Palopo dalam merumuskan kebijakan penanganan kumuh yang terintegrasi, aman, dan
berkelanjutan demi mewujudkan Palopo sebagai Liveable City sejati.
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) Fakultas Sains dan Teknologi (FST),
Universitas Muhammadiyah Palopo Email: pwk@umpalopo.ac.id Website: fst.umpalopo.ac.id
Jl. Jend. Sudirman No. Km. 3, Buntu Datu, Kec. Bara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan.
Penyunting: Aliyah Astari, S.H.Int., M.Hub.Int.
Leave a Reply